Fitria Handayani (2021).Implementasi Perencanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Pembimbing: M. Nordiansyah, SE, M.Ak, Ak, CA.

            Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan (1) untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk penanganan pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan (2) untuk mengetahui, menjelaskan, dan memberikan pandangan atas kendala-kendala yang terjadi selama implementasi peraturan tentang perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk penanganan pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan.

            Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari sumber-sumber tertulis yang diperoleh secara tidak langsung dan disertai dengan beberapa keterangan tambahan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang dapat menggambarkan implementasi perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga disertai dengan kendala yang terjadi selama implementasi dilaksanakan.

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan implementasi perencanaan, penatausahaan, dan pertanggugjawaban belanja tidak terduga untuk penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjukkan eksistensinya sebagai steward. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala-kendala yang terjadi selama proses implementasi, seperti keditakandalan data masyarakat penerima bantuan sosial yang memperlambat proses pembuatan Rencana Kebutuhan Belanja, penggunaan aplikasi yang belum tepat untuk pencatatan transaksi, terjadinya penumpukan kuitansi atau bukti pengeluaran yang belum dimasukkan ke dalam Buku Kas Umum, pencatatan transaksi dalam Buku Kas Umum yang tidak menyesuaikan urutan tanggal terjadinya transaksi, pembuatan Buku Kas Umum yang tidak diklasifikasikan sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi, serta tidak efisiennya pembuatan Buku Kas Umum akibat adanya kelebihan pencatatan uang harian yang mengakibatkan perlunya pembuatan Buku Kas Umum beserta kuitansi dan rincian perjalanan dinas yang baru.

Kata Kunci:   Akuntansi Pemerintahan, Belanja Tidak Terduga, Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Bantuan Sosial