ABSTRAK

Pepeuwanto, 1820421310026, 2021, Implementasi Kebijakan Informasi Pasar Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara, di bawah bimbingan Dosen Pembimbing 1 Dr. Andi Tenri Sompa, S.IP, M.Si dan Dosen Pembimbing 2 Dr. Siswanto Rawali, S.Sos, M.Si.

Belum maksimalnya implementasi kebijakan ini terlihat dari kurangnya pemanfaatan layanan IPK online melalui website www.karirhubkemenaker.go.id baik oleh pencari kerja maupun oleh pemberi kerja. Pemberi kerja dalam hal pelaporan ketenagakerjaan masih menggunakan cara manual yakni datang langsung ke Dinas tenaga kerja, transmigrasi,koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Barito Utara untuk melaporkan jenis pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhan. pencari kerja juga masih mengandalkan datang langsung datang ke Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Barito Utara untuk atau mencari dan menanyakan informasi lowongan kerja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data interaktif Miles and Huberman.

Untuk mengkaji lebih dalam maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dalam penelitian menggunakan model yang dikembangkan oleh George C.Edward III berspektif top down Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Komunikasi internal dari kebijakan ini terjalin koordinasi antara Disnakertranskop dan UKM dengan Disnaker Provinsi dan Pemerintah pusat. Komunikasi eksternal (Sosialisasi) kurang, komunikasi dilaksanakan terbatas pada saat pencari kerja dan pemberi kerja datang melapor. Sumber daya cukup baik, diketahui bahwa staff atau personil masih kurang baik dari kuantitas maupun kualitas. Adanya pengalokasian anggaran untuk kebijakan ini merupakan faktor pendukung. Sarana dan prasarana cukup. Disposisi cukup baik, diketahui bahwa pelaksana kebijakan berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas yang mereka lakukan. Sedangkan dari struktur birokrasi yang ada dalam implementasi informasi pasar kerja secara nyata sudah berjalan dengan baik. Aktivitas penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja saling berhubungan di bawah satu komando. Faktor kendala Implementasi Kebijakan Informasi Pasar Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara adalah kurangnnya sosialisasi, terbatasnya sumber daya, isi kebijakan yang sewaktu-waktu bisa berubah, belum adanya peraturan terkait IPKonline, adanya perubahan dalam struktur perusahaan, dan adanya sikap enggan perusahaan untuk melapor secara online.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Informasi Pasar Kerja