ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui keabsahan alat bukti yang diperoleh dari penjebakan pada kasus prostitusi online dan bisa ataukah tidak polisi ( penyidik ) dapat menjadi saksi di pengadilan. untuk Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan, bahwa: pertama, Mengenai keabsahan alat bukti yang diperoleh dari penjebakan dari kasus prostitusi online saat ini dipandang tidak sah dimata hukum positif kita. Karena dalam Undang – undang Teknologi dan Transaksi Elektronik yang memang mengatur khusus tentang kasus prostitusi online ini belum ada mengatur tentang keabsahan dari metode penjebakan ini sendiri, demikian juga dalam pasal 184 KUHAP yang mengatur khusus tentang alat bukti. “penjebakan” dalam kasus prostitusi online ini dipandang berbeda dengan penerapan metode “undercover buy” dan “control delevery” yang memang dianggap sahdalam UU Narkotika yang sudang diatur khusus didalamnya. Kedua, Dalam kasus ini penyidik yang menjadi saksi di pengadilan sebenarnya belum ada peraturan yang mengatur secara khusus apakah diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan, tetapi dalam praktiknya sering dijumpai bahwa penyidik yang menangani kasus tertentu bisa dijadikan sebagai saksi selama memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27, dan Pasal 168-171 KUHAP.