Tujuan dari penelitian tesis ini untuk mengkaji mengenai interpretasi pertanggung-jawaban hukum Direksi BUMN Persero dalam doktrin BJR atas keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan serta mengkaji wujud interpretasi atas BJR dimaksud dan institusi apa yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan BJR dari Direksi BUMN Persero atas keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara menelaah undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti serta dengan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Keputusan direksi yang bernilai ekonomi yang digantungkan pada aspek untung dan rugi dari Persero BUMN memerlukan suatu perlindungan hukum, sehingga perlu adanya kepastian dan perlindungan hukum di dalam pengambilan suatu keputusan bisnis yang dihadapkan kepada faktor-faktor yang bisa menimbulkan kerugian kepada perseroan inilah yang kemudian melatar-belakangi lahirnya doktrin Business Judgement Rule. Kedua, Doktrin BJR erat hubungannya dengan karakteristik putusan hakim yaitu ketika doktrin tersebut dilakukan pengujian dalam kasus konkrit dan doktrin ini justru lahir dan berkembang serta mempunyai legalitas berdasarkan atas putusan-putusan hakim pengadilan. Dari putusan pengadilan prinsip-prinsip doktrin BJR selanjutnya dikodifikasikan dalam UU Perusahaan.