PUSPITAWATI, HENNY. 2019. “Pemberian Layanan Seksual Dalam
Perspektif Tindak Pidana Korupsi”. Program Magister Ilmu Hukum,
Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing
Utama : Dr. H. F. A. Abby, S.H., M.H, dan Pembimbing Pendamping Dr.
H. Mispansyah, S.H., M.H, 107 halaman.
ABSTRAK
Kata Kunci : Layanan Seksual, Tindak Pidana Korupsi
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemberian
layanan seksual dapat ditafsirkan sebagai gratifikasi dan untuk mengetahui dan
menganalisis mengenai gratifikasi seksual dalam tafsir putusan hakim. Penelitian
dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan sifat penelitian deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan memperoleh
gambaran secara menyeluruh (holistik) mendalam dan sistematis mengenai
pemberian layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi dan tafsirnya dalam putusan
hakim.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama Rumusan delik gratifikasi
diartikan sebagai bentuk pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu
bantuan atau keuntungan. Pemberian ini diartikan secara luas Pasal Pasal 12 B
ayat (1) No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Kedua Pemberian layanan
seksual dapat ditafsirkan sebagai gratifikasi, yaitu salam satu bentuk fasilitas
lainnya yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu bentuk dari “ fasilitas lainnya”,
mengingat pengertian fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah
upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.