Misbah Muhiddin (2021).  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Melalui Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia. Pembimbing I : Dr. Wahyudin Nor, SE, M.Si, Ak, CA, CSRA. Pembimbing II :  Achmad Suhaili, SE, M.Si, Ak, CA.

E-government di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan informasi publik, keuangan, dan kinerjanya melalui media yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat seperti website resmi pemerintah daerah agar memenuhi prinsip transparansi berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012. Penelitian ini dilakukan untuk (1) menguji dan menganalisis pengaruh profil kepala daerah terhadap transparansi informasi melalui website pemerintah daerah di Indonesia; (2) menguji dan menganalisis pengaruh ukuran legislatif terhadap transparansi informasi melalui website pemerintah daerah di Indonesia; (3) menguji dan menganalisis pengaruh tingkat kemandirian daerah terhadap transparansi informasi melalui website pemerintah daerah di Indonesia; (4) menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap transparansi informasi melalui website pemerintah daerah di Indonesia; dan (5) menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap transparansi informasi melalui website pemerintah daerah di Indonesia.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi selama tahun 2017-2019. Jumlah observasi penelitian sebanyak 102. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profil kepala daerah, ukuran legislatif, tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat transparansi informasi pemerintah daerah melalui website resminya. Tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat transparansi informasi pemerintah daerah melalui website resminya.

Kata Kunci    :           Transparansi Informasi Pemerintah Daerah, Profil Kepala Daerah, Ukuran Legislatif, Tingkat Kemandirian Daerah, Tingkat  Pendidikan, Jumlah Penduduk