ABSTRAK

MOCH. ARIFIL, NIM. 1720421310022, 2021. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2025 di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dibawah bimbingan Bachruddin Ali Akhmad sebagai Dosen Pembimbing I dan Jamaludin sebagai Dosen PembimbingII.

Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi kekayaan alam dan warisan budaya yang beragam di Provinsi Kalimantan Selatan. Potensi budaya Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki nilai personal dan eksotik yang membedakannya dengan daerah lain di Kalimantan Selatan. Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi dalam sektor pariwisata dengan potensi wisata alam dengan ecotourism yang menarik.Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2025 Di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Metode penelitian menggunakan Pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara, fokus penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan teori Implementasi kebijakan Grindle yang mencakup faktor content of policy (isi kebijakan) dan context of policy (lingkungan kebijakan) yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan teori implementasi Grindle terkait faktor content of policy (isi kebijakan) yang terdapat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2025 di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum berhasil dilaksanakan. Karena terdapat tiga indikator yang belum berhasil dilaksanakan dan hanya tiga indikator yang sesuai dengan teori Grindle. Ketiga indikator yang berhasil dilaksanakan tersebut yakni indikator interest affected, type of benefit dan program implementer. Adapun ketiga indikator yang masih belum berhasil dilaksanakan yaitu extent of change envision karena menurut pelaksana kebijakan perubahan yang ingin dicapai dengan adanya peraturan daerah tersebut masih belum bisa tercapai karena kurangnya SDM, anggaran dan pembabatan anggaran untuk dana penanganan Covid-19. Faktor context of policy (lingkungan kebijakan) karena masih ada satu indikator yang masih belum berhasil dilaksanakan yakni indikator institution and regine characteristic. Hal karena masyarakat masih belum mengetahui lembaga atau rezim yang berkuasa sehinga peraturan daerah ini masih belum sampai ke masyarakat dan baru tersosialisasikan di lingkungan pelaksana kebijakannya saja.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan Pariwisata, Isi Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan.