Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah didukung dengan adanya Dana Perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Aloksi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Selain Dana Perimbangan pemerintah daerah dapat memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang di Pisahkan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh secara siginifikan pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Banjarbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. Sampel penelitian menggunakan data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2005 – 2018. Alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini Regresi Linier Berganda. Pengujian data dengan uji asumsi klasik serta uji hipotesis dengan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Penelitian menggunakan empat variabel yang diuji, yaitu Belanja Daerah sebagai variabel dependen (Y) dan Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Perimbangan (X₂), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (X₃) sebagai variabel independen.

Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan secara parsial hanya Dana Perimbangan yang berpengaruh secara signifikan sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Banjarbaru. Pemberlakuan otonomi daerah mengakibatkan daerah diberikan tanggung jawab untuk memanfaatkan peluang  menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah