Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dan penanganan terhadap fakir miskin dimasa covid-19, untuk mengetahui penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap fakir miskin dimasa covid-19. Dimana penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberikan kontribusi berupa pemikiran dibidang hukum terkait perlindungan hukum bagi fakir miskin di masa pandemi covid-19 dan untuk mahasiswa dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan untuk menganalisis mengenai tulisan ilmiah ini.

Hasil Penelitian menunjukan : Pertama, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang penanggulangan kemiskinan ini dikeluarkan sebelum adanya pandemi covid-19 dan tidak ditemukan pasal yang mengatur perlindungan fakir miskin terkhusus dengan masa pandemi covid-19 sehingga perlu adanya regenerasi dari peraturan daerah ini untuk mempersiapkan penanganan kemiskinan dalam pandemi covid-19 ini.Kedua, Implementasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 dalam bentuk kebijakan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dampak Corona Virus Disiease-19 di Kota Banjarmasin masih terdapat kekurangan pada Pasal 4 terkait Mekanisme Perolehan Data Calon Penerima Bansos Sembako dan Bansos Tunai. dimana pandemi covid-19 sendiri menjadi penghambat dalam penyaluran bantuan sosial dan kondisi ini menjadi tantangan baru bagi Dinas Sosial dalam memenuhi perlindungan masyarakat miskin di kota Banjarmasin.