Tujuan penelitian Untuk mengatahui dan Apakah Kewenangan KPK dapat menghentikan penyidikan bertentangan dengan putusan MK No 006/PUU1/2003, Apakah Penghentian penyidikan KPK berpotensi penyalahgunaan wewenang Jenis penelitian yang Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul”. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum”. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Konflik hukum peraturan yang saling bertentangan antara kewenangan KPK dengan Putusan MK MK No 006/PUU1/2003. 

Hasil penelitian ini adalah : Pertama, Penerapan kewenangan SP3 untuk KPK juga bukan hal yang buruk. SP3 jelas sangat dibutuhkan khususnya bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Dengan kewenangan ini kasuskasus besar yang belum selesai di KPK bukan tidak mungkin akan dihentikan dimasa yang akan datang, sebenarnya sudah menegaskan bahwa keberadaan Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 Perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mana pun, khususnya Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Nasir  Jamil mengusulkan revisi Undang-undang KPK itu diberikan  kewenangan bagi KPK untuk mengeluarkan (SP3) dengan tidak  diberikannya KPK kewenangan mengeluarkan Surat Perintah  Penghentian Penyidikan SP3 mereka menganggap bahwa tidak  sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagaimana hukum  dasar tertinggi di Indonesia, hal tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan  Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum  dan pemerintahan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu  dengan tidak ada kecualinya. mekanisme Surat Perintah Penghentian  Penyidikan SP3 perlu dimasukkan dalam revisi UndangUndang  Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, akan ada  diskriminasi ,ketika mereka yang diproses di KPK tidak cukup  bukti, tetapi karena tidak ada mekanisme SP3, sehingga buktinyadipaksakan agar bisa dilanjutkan ke pengadilan hasil penyidikan  bisa terbukti, bisa juga tidak jika tidak terbukti maka, konsekuensinya harus dipaksa untuk sampai di pengadilan  dengan bukti apapun dan cara apapun ini menjadi tidak adil Risiko lain yang mungkin terjadi, karena  ketiadaan SP3 di KPK adalah lamanya proses hukum terhadap  seorang tersangka.   

Kata Kunci : Penghentian Peyidikan , Putusan Mk No 006/Puu I/2003