Banjarmasin merupakan kota yang dikenal memiliki sungai yang melimpah. Hal tersebut menjadikan masyarakat kota Banjarmasin memiliki ketergantungan tersendiri terhadap sungai. Banyak masyarakat yang bergantung kepada sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti memanfaatkan sungai untuk dibudidayakan. Keberadaan budidaya ikan cukup memiliki peranan penting terhadap kebutuhan pangan serta menunjang kebutuhan protein masyarakat. Namun apabila dalam satu sungai terdapat alat pembudidayaan ikan yang terlalu banyak dapat mempengaruhi kebersihan sungai. Pemberian pakan yang berlebih serta kotoran ikan yang terlalu banyak akan menyebabkan pencemaran pada sungai. Mengenai hal tersebut maka dibentuklan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber daya ikan di Kalimantan Selatan. Peraturan ini diharapkan dapat membawa dampak perubahan yang baik terhadap kegiatan pembudidayaan serta melindungi sumber daya ikan yang ada. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai jumlah alat pembudidayaan ikan yang diperbolehkan dalam satu sungai, semestinya ada aturan mengenai pembatasan terhadap alat pembudidayaan ikan dalam satu sungai. Dampak yang ditimbulkan apabila dalam satu sungai terdapat alat pembudidayaan ikan yang terlalu banyak akan menimbulkan pencemaran air dan menjadikan aktivitas lalu lintas air terhambat karena terhalang oleh alat budidaya ikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan budidaya ikan yang ada di kota Banjarmasin dan untuk mengetahui apakah kekosongan hukum terhadap jumlah alat pembudidayaan ikan di dalam satu sungai dapat di atur.