Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang fungsi asas kesepakatan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta asas kesepakatan dalam musyawarah untuk penetapan ganti kerugian dan tentan posisi dan hasil penilaian oleh penilai yang menyangkut besarnya ganti kerugian bersifat final dan mengikat.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini bahwa: Pertama, fungsi dari asas kesepakatan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah untuk menjamin akan terwujudnya keselarasan kembali antara dilepaskannya hak atas tanah dengan ganti kerugian yang diperoleh, agar para pihak dapat hidup bersama dalam ketenangan dan kedamaian. Dilaksanakan dengan proses saling mendengarkan, saling memberi dan menerima pendapat, serta harapan untuk tercapainya kesepakatan untuk bentuk dan besarnya ganti kerugian dan masalah lain yang menyangkut kegiatan pengadaan tanah bedasarkan asas kesukarelaan dan kesetaraan antar pihak yang memiliki hak atas tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah. Kedua, tentang posisi dan hasil penilaian oleh tim penilai yang menyangkut besarnya ganti kerugian yang bersifat final dan mengikat dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat berubah. Proses musyawarah yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan akan dianggap sekedar formalitas semata tanpa memikirkan pendapat dan kepentingan dari pihak pemilik hak atas tanah, yang seharusnya dalam hal ini melibatkan peran dari pemilik hak atas tanah karena menyangkut nasib dan masa depan pemilik hak atas tanah. Tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum bagi bentuk/besar ganti kerugian. Namun ketentuan-ketentuan baru pada UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal dalam UU Pengadaan Tanah juga dikhawatirkan dapat  mengurangi perlindungan hukum bagi para pihak yang berhak.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Undang-Undang Cipta Kerja, Ganti Kerugian Bersifat Final dan Mengikat, Musyawarah, Kesepakatan.