ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja selama masa pandemi dan apa tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuala Kapuas dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, perlindungan hak pekerja yang di PHK selama masa pandemi, perlindungan hukum dari pemerintah terhadap pekerja dimasa pandemi covid 19, yaitu dikeluarkannya berbagai produk hukum antara lain, Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020, Tentang Penerapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona, Surat Edaran Nomor M/7/AS.02.02/U/2020 tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi covid dan protokol pencegahan penularan covid 19 di perusahaan, Surat Edaran Nomor M/3/HK/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid 19. Selain itu pemerintah pusat juga memberikan bantuan langsung tunai serta berbagai program kebijakan lainnya seperti program kartu pra kerja dan kehilangan pendapatan dari berbagai pembatasan soosial ditengah pandemi. Kedua, kebijakan pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas dalam melindungi pekerja dari Pemutusan Hubungan Kerja selama masa pandemi Berdasarkan penelitian yang diperoleh Bahwa, secara khusus Pemerintah Daerah kabupaten Kuala kapuas memang tidak ada mengatur mengenai perlindungan hak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja selama masa pandemi. Tetapi pemerintah daerah hanya menjalankan (meneruskan) program dari pemerintah pusat yaitu berupa jaminan sosial, program kartu prakerja, jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan. Surat Edaran dari Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja itu diterbitkan sebelum masa pandemi.

Kata Kunci : Perlindungan Hak pekerja, PHK, Covid-19.