AKHMAD MUKHLIS.2021.RATIO LEGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020. Program Magister IlmuHukum, Program PascaSarjana, UniversitasLambungMangkurat. PembimbingUtama: Dr. H. M. Effendy, S.H., M. Hum. danPembimbingPendamping: Dr.AkhmadiYusran, S.H., M.H. 114 Halaman. ABSTRAK Kata Kunci : UU nomor 6 tahun 2020, penundaan, pilkadaserentak Pilkada serentak yang semula dijadwalkan oleh UU No. 10 Tahun 2016 pada bulan September 2020 ditunda dengan UU No. 6 Tahun 2020 menjadi bulan Desember 2020 dengan alas an adanya bencana non alam berupa pandemik covid19. Hasil penelitiannya adalah : Pertama, Norma penundaan pilkada serentak 2020 didasarkan atas UU No. 6 Tahun 2020 dijadikan sebagai dasar hukum dalam rangka penundaan pilkada serentak 2020, karena penyelenggaraan pilkada serentak 2020 dilakukan secara nasional dan sifat gangguan yang menyebabkan terhenti pilkada serentak 2020 berupa pandemi covid-19 juga bersifat nasional, dan tahapan pilkada serentak 2020 yang ditunda adalah setelah tahapan terhenti karena pemerintah menyatakan keadaan negara dalam kondisi pandemi covid-19. Sehingga karena merubah Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 dan dalam kondisi kedaruratan Kesehatan maka dikeluarkanlah Perppu No. 2 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2020. Kedua, Norma penundaan yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 2015 belum mampu memberi dasar hukum terhadap penundaan pilkada serentak 2020 akibat terjadi pandemi covid-19, oleh karena itu penundaan pilkada serentak 2020 itu didahulu dengan Perppu No. 2 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2020 yang membuat penormaan penundaan dijadwalkan pemungutan suara pada Desember 2020. Pada mulanya penundaan dilakukan untuk menghindari adanya pandemi covid-19, akan tetapi karena tidak dapat ditentukan kapan berakhirnya sehingga diambil kesepakatan pada Bulan Desember 2020 dengan segala resikonya.