Tujuan dari penelitian tesis ini untuk mengkaji mengenai bentuk pertanggungjawaban dari Developer Perumahan Bersubsidi terhadap Konsumen Perumahan yang telah mengalami kerugian karena tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Developer Perumahan. PPJB adalah suatu perjanjian yang seharusnya diperhatikan oleh kedua belah pihak agar saling tidak melanggar hak salah satu pihak yang dapat memberikan kerugian kepada pihak yang lain, didalam pembuatan PPJB tersebut juga memiliki landasan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara menelaah undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti serta dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Sebelum terjadinya akad kredit perumahan bersubsidi para pihak akan dihadapkan dengan Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) yang isinya memuat terkait hak dan kewajibany yang telah disepakati oleh kedua pihak. Namun dalam hal ini, salah satu pihak yakni Developer Perumahan telah melakukan tindakan Wanprestasi yang juga berdampak memberikan kerugian terhadap pihak Konsumen Perumahan. Dalam situasi spesifikasi dan mutu bangunan yang tidak sesuai dengan standar, Developer perumahan dapat dikatakan telah melanggar hak-hak dan merugikan konsumennya yang dikemudian hari baru akan menimbulkan kerugian. Kedua, Developer perumahan terbukti tidak menjunjung nilai keamanan, kenyamanan dan keselamatan para konsumen ketika menghuni rumah subsidi tersebut, dengan membangun perumahan yang tidak memenuhi standar mutu bangunan yang dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen. Dalam hal ini perlu adanya pengawasan dari Pemerintah yang memiliki wewenang di bidang ini,peran pemerintah sangatlah penting untuk turut serta mengawasi bangunan perumahan bersubsidi agar Developer perumahan lebih berhati-hati dalam menentukan material bangunan atau mutu bangunan