DIGITAL LIBRARY



JUDUL:“PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN (Studi Kasus sengketa lahan Asrama Haji Kalimantan Selatan)”
PENGARANG:RIZKY
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2022-01-27


ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pertimbangan Majelis 

Hakim dalam putusan PN Nomor 29/Pdt.G/2014/PNBjb dan Putusan PT Nomor 

42/PDT/2015/PT BJM yang mengabulkan gugatan penggugat dari ahli waris dan 

2) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Agung dalam putusan Nomor 2631 

K/Pdt/2016 yang mengabulkan permohonan Kasasi I dari pihak Tergugat 

Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil 

bahwa pertama, Kasus sengketa lahan yang terjadi di lahan Asrama Haji pendirian 

asrama haji tersebut adalah pada tahun 1981 jika kita hitung berdasarkan gugatan 

yang dilayangkan pada 2014, maka sudah 32 tahun asrama haji tersebut berdiri, 

pada jangka waktu itu juga, tidak ada permasalahan mengenai sengekta lahan di 

tempat yang telah di bangun asrama haji tersebut. Maka menurut penulis hakim 

telah memutuskan suatu perkara dengan tidak mempertimbangkan dasar hukum

yang jelas dan hanya bersumber dengan opini yang ada agar memenangkan pihak 

penggugat tersebut Kedua, Dalam putusan Kasasi dari Mahkamah Agung 

seharusnya hakim Mahkamah Agung dapat lebih bijak, mengenai putusan yang 

memenangkan gugatan kasasi dari tergugat Kementrian Agama Kalimantan 

Selatan, karena dalam putusan sebelumnya pada tingkat pengadilan negeri dan 

pengadilan tinggi, hakim telah memutus bahwa pihak penggugat menang, 

Mengenai isi putusan kasasi itu menurut penulis dapat mengundang polemik dari 

masyarakat terhadap peradilan di Indonesia, yang di buat seolah olah, putusan 

hakim tidak kuat pada tiap peradilan, padahal dalam studi kasus sudah jelas 

pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memenangkan pihak penggugat, tapi 

Hakim Mahkamah Agung malah berbeda pendapat dengan memberikan putusan 

bahwa tanah tersebut sah dalam pendiriannya karena berdasar pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah 

terlantar, hal ini tentu sangat merugikan dari penggugat

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI