Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut ini :

1.      Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Cafe, Bar, Bakery, Rumah Makan, Jasa Boga/Catering, Jamuan Makanan Hotel, Puja Sera, Pondok Lesehan, Depot, Warung Makan, Warung Makan Kaki Lima dan atau usaha lain yang sejenis, dikecualikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

2.      Tingkat efektivitas pajak restoran ditahun 2016-2018 setiap tahunnya meningkat terkecuali ditahun 2019 terjadi penurunan. Dapat diketahui rata-rata  realisasi penerimaan pajak restoran selama 4 tahun terakhir 2016-2019 memberikan dampak yang tinggi karena bersifat sangat efektif dimana efektivitasnya melebihi 100% yaitu sebesar 108,727%. Hal ini telah membuktikan bahwa pemungutan pajak restoran di Kota Banjarmasin sudah dilakukan secara efektif meskipun terjadi penurunan di tahun 2019.

3.      Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Pada awal pungutannya tahun 2016 presentase hanya sebesar 21,63% pada tahun berikutnya ditahun 2017 menurun sebesar 0,45% menjadi 21,18%. Pada tahun 2018 pajak restoran berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 1,89% menjadi 23,52%. Terakhir padatahun2019meningkatnya kontribusi pajak restoran yakni sebesar 2,54% menjadi 26,06% dari total kontribusi 4 tahun terakhir terhadap pajak daerah di kota Banjarmasin rata-rata mencapai 23,09%. Menurut kriteria kontribusi Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2015 dapat dikategorikan cukup sedangkan perhitungan tingkat efektivitas nya sangat efektif hal ini dikarenakan kecilnya target yang ditentukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, sehingga presentase tingkat efektivitas nya menjadi sangat tinggi.