Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum 

terkait mengenai penyimpanan data SIM Card serta untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap masyarakat jika terjadi kebocoran data pribadi pada SIM Card. 

Penelitian ini adalah kajian hukum normatif preskriptif, dengan mendiskripsikan dan 

menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan 

data pribadi dalam registrasi SIM Card, identifikasi masalah lalu diuraikan dan 

dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh jawaban atas 

permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa : Pertama,

Kewenanangan yang dimiliki penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyimpan 

dan merahasiakan data pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana Pasal 17 

merupakan kewenangan yang bersifat delegasi. Hal ini juga secara tidak langsung 

menjawab pertanyaan tentang dua tempat penyimpanan data yang mana seolah 

mempunyai dua tempat berbeda, yang mana sebenarnya tidak tepat, hal ini karena 

data yang disimpan oleh Penyedia Jasa Telekomunikasi akan terintegrasi dengan data 

yang ada di Dukcapil, sehingga identitas pengguna SIM Card akan otomatis terikat 

dengan data kependudukan. Kedua, Pemerintah berkewajiban merespon secara cepat 

aduan yang masuk ke databese kemenkominfo tentang kebocoran data pribadi 

SIMCard yang di alami masyarakat atas kegagalan perlindungan data pribadi. 

Apabila terbukti terdapat pelanggaran yang berakibat data pribadi SIM Card milik 

orang lain tidak lagi aman sebagaimana semestinya, maka sebagaimana bunyi Pasal

36 PermenKominfo no. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam 

Sistem Elektronik, akan dikenakan sanksi administrasi atau Pasal 48 undang-undang 

no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sanksi yang diterima 

berupa kurungan penjara dan/atau denda.

Kata Kunci : Peran Negara, Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Registrasi SimCard.