Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia semakin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan anak serta kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media masa pada beberapa tahun terakhir ini.

            Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep keabsahan atau prosedur dan aturan dalam rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)sering kali dilakukan dalam ranah tindak pidana maupun perdata, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan melihat aturan yang terdapat dalam pasal50 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), identifikasi masalah serta menganalisis secara kualitatif.

            Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti, dengan berdasarkan Undang-undang dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

            Menurut hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Pertama, Rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat Nasional Mengkoordinasikan Gugus Tugas Tingkat Provinsi/ Kotamadya/ Kabupaten, itu menurut buku petunjuk teknis, tapi berbeda yang ada di Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak ada diatur dengan jelas tentang mekanisme Rehabilitasi tersebut. Kedua, yang ada diatur dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hanya mekanisme restuisi.

Kata Kunci     : Problematika, Mekanisme, Rehabilitasi, Korban, Tindak Pidana Perdagangan, Orang