ABSTRAK

Denny Purnomo,2021. Analisis Keberhasilan dan Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hitan Tanah Laut. Tesis. Program Studi Magister Kehutanan, Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. Dibimbing oleh: (1)Dr. Ir Daniel Itta, M.S. dan (2) Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si.

Kata Kunci: Kelompok tani hutan, hutan kemasyarakatan, strategi pengembangan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberhasilan pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang telah dilaksanakan dan strategi pengembangan HKm di Kesatuaan Pengelolaan Hutan (KPH) Tanah Laut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dan wawancara menggunakan kuesioner terhadap Kelola kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola usaha. Data dianalisis menggunakan metode penilaian HKm yang dikembangkan oleh SAMANTA, regresi ganda, SWOT dan AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap 18 Kelompok Tani Hutan (KTH) memperoleh hasil rata-rata cukup baik. Dengan rincian, 6 KTH mendapatkan penilaian baik, 9 KTH mendapatkan penilaian cukup baik dan 3 KTH mendapat penilaian Kurang Baik. Faktor Sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keberhasilan HKm atara lain, tingkat pendidikan pengurus KTH, jumlah bantuan yang diterima KTH, jarak ke areal HKm, pendapatan rata-rata anggota KTH, pelaksanaan rapat dan kelengkapan administrasi kelompok. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, strategi pengembangan HKm di KPH Tanah Laut pada kuadrat I dengan strategi SO (Strengths – Opportunities), yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang. Alternatif dan urutan strateginya antara lain: (1) memaksimalkan fasilitasi dari pemerintah melalui kegiatan dan permodalan, (2) mengoptimalkan pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) terhadap produk unggulan yang menghasilkan, (3) meningkatkan kegiatan pendampingan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, (4) meningkatkan pengelolaan kawasan hutan berdasarkan potensi yang telah ada, dan (5) membangun kerjasama dengan instansi selain kehutanan.