ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimasa yang akan datang.

Tesis ini menggunakan metode penelitian normative yang bersifat preskriptif karena menitikberatkan pada penelitian norma yang mengedepankan bahan hukum berupa bahan kepustakaan, meneliti asas-asas hukum, system hukum, dan singkronisasi hukum dengan cara menganalisa hal tersebut, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).

Hasil penelitian ini adalah Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara  menimbulkan dinamika yang cukup pelik karena dibenturkan dengan aturan normatif yang memberikan celah terpidana untuk menjalani pidana subsider, karena aturan pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ruang bagi hakim untuk mensubsiderkan pidana uang pengganti dengan pidana penjara yang relatif singkat. Realitas empiris menunjukan terjadi kecenderungan terpidana korupsi untuk memilih menjalani pidana subsider dibandingkan membayar uang pengganti karena bobot pidana subsider jauh lebih ringan dan cukup ekonomis daripada harus mengganti kerugian negara sehingga negara secara ekonomi tetap merugi dan indeks persepsi korupsi terus mengalami peningkatan. Strategi penegakan hukum pidana untuk mengatasi dinamika pidana uang pengganti adalah menerapkan konsep hukum progresif yang setia pada asas besar “hukum untuk manusia” Konkritisasi hukum progresif dalam strategi mengatasi problem uang pengganti dilaksanakan dengan melakukan upaya terobosan hukum (rule breaking) berupa sita jaminan terhadap aset milik pelaku tanpa melihat status aset berkaitan atau tidak dengan tindak pidana korupsi. Upaya sita jaminan dilakukan semata-mata hanya untuk mengantisipasi agar harta yang akan menjadi obyek uang pengganti tidak beralih kepada pihak lain dan memudahkan jaksa untuk melakukan eksekusi manakala hakim menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa.

Kata Kunci: Dinamika Pidana Uang Pengganti; Korupsi; Pidana Subsider;

Terobosan Hukum (Rule Breakiang)

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Compensation Payments as an Effort to Restore State Financial Losses in Corruption Crimes paid by perpetrators of criminal acts in the future.

This thesis uses a normative research method that is prescriptive because it focuses on norm research that puts forward legal materials in the form of library materials, examines legal principles, legal systems, and legal synchronization by analyzing these, using a statute approach. and conceptual approach (conceptual approach).

The result of this study is that the payment of replacement money as an effort to recover state financial losses creates a fairly complicated dynamic because it is collided with normative rules that provide a loophole for the convict to undergo a subsidiary crime, because the additional criminal rules in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes provide space for judges to subsidize the punishment of substitute money with a relatively short prison sentence. Empirical reality shows that there is a tendency for convicts of corruption to choose to undergo subsidiary punishments rather than paying replacement money because the weight of subsidiary crimes is much lighter and quite economical than having to compensate the state for losses so that the state economically continues to lose money and the corruption perception index continues to increase. The strategy of criminal law enforcement to overcome the dynamics of the replacement money crime is to apply the concept of progressive law that is faithful to the great principle of "law for humans". perpetrators regardless of asset status related or not to corruption. Efforts to confiscate guarantees are carried out solely to anticipate that the property that will be the object of replacement money does not shift to other parties and makes it easier for prosecutors to carry out executions when the judge imposes a substitute money sentence on the defendant.

Keywords: Criminal Dynamics of Substitute Money; Corruption; Subsidiary Crime; Breaking the Law (Rule Breaking).