Pengadaan barang/jasa pemerintah dianggarkan cukup besar oleh pemerintah. Untuk tahun anggaran 2020 Kementerian PUPR mengelola anggaran sebesar Rp120,2 Triliun. Dari jumlah tersebut, yang dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/jasa (tender/seleksi) adalah sebesar Rp93,5 Triliun yang terdiri dari 7.426 paket (Kementerian PUPR, 2020). Berdasarkan data dari LPSE PU tahun 2020 terdapat 545 paket yang mengalami gagal tender. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Pengadaan Barang Jasa sepanjang tahun 2020 telah terjadi tender gagal sebanyak 72 paket dari total 312 paket atau sebesar 23%. Sehingga jumlah tender gagal di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lebih besar dari nasional.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu tender pekerjaan gagal dan faktor apa yang paling berpengaruh pada tender secara elektronik yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei dengan media kuesioner dan data dari sampel yang diambil dari suatu populasi. Sampel yang diambil adalah berasal dari tender pekerjaan konstruksi. Sedangkan metode analisis menggunakan metode Relative Importance Index (RII).

Diperoleh 32 (tiga puluh dua) faktor penyebab terjadinya tender gagal kemudian disusun dalam format kuesioner yang dibagikan kepada pihak yang dapat menyatakan bahwa suatu tender/seleksi gagal adalah PA, KPA, PPK atau Pokja Pemilihan serta tambahan oleh PPTK. Hasil analisis menggunakan metode Relative Importance Index (RII) menunjukkan bahwa lima faktor pada peringkat teratas sebagai faktor yang dominan yaitu: (1) Persyaratan teknis yang diminta tidak terpenuhi, (2) Spesifikasi teknis kurang dari yang disyaratkan, (3) Dokumen penawaran yang disampaikan peserta tidak lengkap, (4) Peralatan utama kurang dari yang dipersyaratkan, (5) Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.