Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pidana Terhadap Perburuan Satwa Liar untuk di konsumsi Dalam Undang-Undang No 5 tahun 1990  tentang konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistemnya dan juga untuk mengetahui formulasi kebijakan hukum pidana terhadap pelaku perburuan satwa liar untuk konsumsi di masa mendatang. penulisan hukum ini adalah  penelitian  hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum  primer, bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam  hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini, mengonsumsi satwa yang dilindungi merupakan suatu kejahatan, yakni dinamakan tindak pidana di bidang konservasi. Di samping itu, meskipun penangkapan satwa yang dilindungi itu dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun, perbuatan menangkap (berburu) tersebut tetap dikategorikan sebagai kejahatan dikategorikan yang masuk ketentuan pasal 21 (2) yaitu menangkap membunuh dan mengonsumsi. Hal ini karena pasal-pasal di atas berlaku bagi “setiap orang ” tanpa terkecuali. Upaya penegakan hukum memerlukan langkah-langkah penanganan strategis. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala yang selama ini dihadapi oleh para penegak hukum dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Upaya hukum harus dilakukan melalui preventif dan represif. Artinya, faktor pencegahan dengan melindungi satwa di kawasan prioritas harus benar-benar dilakukan.

Kata Kunci : Aspek Pidana, Pelaku Perburuan Satwa Di Lindungi dan Untuk Konsumsi.