Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi covid-19 dapat atau tidaknya dijadikan sebagai alasan Force Majeure dalam pembatalan perjanjian dan akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengguna jasa dekorasi Jowin Decoration Banjarmasin dalam sebuah perjanjian saat pemberlakuan PPKM di masa pandemi covid-19.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum campuran, yaitu normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara lapangan untuk meneliti segala hal yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, PPKM dapat dijadikan force majeure sebagai alasan. Pembatalannya disebabkan karena adanya regulasi atau aturan yang diluar kemampuan, Kemauan, ataupun di luar kendali para pihak yang menyebabkan klausa perjanjian tidak bisa dijalankan. Dari keadaan PPKM tersebut para pihak telah melakukan upaya untuk menghindari peristiwa tetapi tidak bisa dilakukan dan dapat menyebabkan tertunda, terhambat, terhalang, atau tidak dilaksanakaannya prestasi oleh para pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau bagi keduabelah pihak. Kedua, pihak penyewa jasa yang dianggap wanprestasi dapat mengajukan PPKM sebagai alasan force majeure. Sifat force majeure yang digunakan yaitu force majeure relatif (nisbi). Apabila penetapan PPKM telah berakhir maka prestasi dapat dipenuhi kembali setelah keadaan memaksa sudah berhenti.Jika perjanjian masih tetap tidak terlaksanakan, maka debitor dapat mengganti kerugian yang diderita oleh jasa dekorasi Jowin Decoration.

Kata kunci : Pembatalan Perjanjian, Jasa Dekorasi, Covid-19