Veronika Devita Paramita Sari

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk perlawanan oleh terperiksa pelanggaran kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak menerima putusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan tentang pemulihan nama baik dalam putusan pelanggaran kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama : Perlunya direvisi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan bentuk perlawanan atau upaya hukum berupa mengajukan keberatan secara tertulis, jelas dan terperinci pada Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum. Kedua : Perlunya dimuat pada Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih jelas dan terperinci mengenai bentuk efektifitas pemulihan hak-hak terperiksa dalam memulihkan nama baik apabila tidak terbukti secara sah dan bersalah pada persidangan kode etik dengan menggunakan berdasarkan ketentuan KUHAP sehingga tidak terjadi kekaburan norma.

Kata kunci :Perlawanan, Dewan Pengawas, Pemulihan Hak-Hak Terperiksa, Kode Etik