ABSTRAK

Kata Kunci : Kekuatan Eksekutorial, Penyelesaian Perkara, Keadilan Restoratif.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Kekuatan Eksekutorial Surat Pernyataan Sesuai Kesepakatan Antara Pelaku Pidana Dan Korban  Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah menemukan dan menganalisis kemungkinan dalam hukum mengembalikan pada keadaan semula atas tindakan pelaku pidana yang tidak melaksanakan pemenuhan hak korban setelah dilakukan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur Perpol No. 8 Tahun 2021 serta mengklasifikasi beberapa cara dalam hukum yang dapat dijadikan acuan bagi Kepolisian untuk tercapainya tujuan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, hukum normatif atas dasar data yang digunakan perolehannya dari bahan-bahan pustaka (sekunder).

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama Pasal 6 ayat 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan akta otentik dan dapat dijadikan alat bukti menuntut hak oleh korban bila pihak pelaku pidana ingkar atas pemulihan hak korban, namun dapat dipastikan putusan tidak dapat bersifat menghukum atau mengeksekusi. Kedua penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mana pihak pelaku dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku secara kebendaan sudah semestinya diarahkan oleh Pejabat Kepolisian untuk membuat akta perdamaian yang memuat adanya penjaminan di hadapan Notaris agar terdapat kekuatan eksekutorial.

SASONGKO, DIAZ. 2022 “Criminal Weighting in Illegal Logging Crimes Performed When Disasters Occur”. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. and Advisor II: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 113 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Executive Power, Settlement of Cases, Restorative Justice.

The purpose of the thesis research entitled Executional Strength of a Statement of Agreement between Criminal Perpetrators and Victims in the Settlement of Criminal Cases Based on Restorative Justice is to find and analyze the possibility in law of returning to its original state the actions of criminal actors who do not fulfill the rights of victims after completion of criminal cases based on restorative justice as regulated by Perpol No. 8 of 2021 and classifying several legal methods that can be used as a reference for the Police to achieve the goal of handling criminal acts based on restorative justice. The type of research that the author uses is the type of normative legal research, normative law on the basis of the data used and obtained from library materials (secondary).

The results of the research obtained are: First, Article 6 paragraph 5 of Perpol Number 8 of 2021 concerning Case Handling Based on Restorative Justice is an authentic deed and can be used as evidence to demand rights by the victim if the criminal party denies the restoration of the victim's rights, but it can be ascertained that the decision cannot be final. punish or execute. Second, the handling of criminal acts based on restorative justice in which the perpetrator is considered to have the ability to carry out the fulfillment of the rights of the victim and the material responsibility of the perpetrator should be directed by the Police Officer to make a deed of peace which contains a guarantee before a Notary so that there is executive power.