ABSTRAK

Latarbelakangpenelitianiniberawaldariadanyadominasipemikiran terkaitpariwisata yang seringkali hanya dibahas dalam segi ekonomi, padahal dalam pariwisata sendiri erat kaitannya dengan pemerintahan seperti salah satunya
perihalkewenangan. Dimana dalam kajian ini dilihat pada proses pengembangan objek wisata Air Terjun Bajuin di Kabupaten Tanah Laut.Denganmetode penelitiankualitatif deskriptifsertateknikpengumpulandatadilakukanmelalui
observasi,wawancaradandokumentasi.
Melaluipenelitian menunjukkan bahwakewenangan Dinas Pariwisata Tanah Laut merupakan bentukkewenangan yang berdasarkan asas hukum yang mengatur dalam hal pelaksanaannya seperti dalam halpengembangan objek wisata Air Terjun Bajuin yang mengacu pada Peraturan Daerah kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Daerah Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan teori dari Max Weber dimana salah satu wewenang yang dijelaskan oleh Weber perihal wewenang legal atau rasional. Adanya kewenangan yang berlandaskan asas hukumternyataberhasilmembuatDinasPariwisatadapatmengoptimalkan pelaksanaan dilapangan sehingga salah satunya berhasil melakukan pengembangan pada wisata Air Terjun Bajuin, dimana pada wewenang sebelumnya tidak dapat terlaksana dengan baik. Adapunsaranyangdapatdiberikandalampenelitianiniterhadap pemerintahdaerahyangdalampariwisatakewenangannyadilaksanakanolehDinas
Pariwisatamampumengoptimalkandalamsegalahalbaikperencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan saat melakukan pengembangan pada objek wisata yang ada di daerah.

Katakunci:Kewenangan Dinas Pariwisata,Pengembangan Wisata