Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih mendalam mengenai peran negara dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang kehilangan hak atas tanahnya akibat perubahan kontur sunga dan untuk menganalisis lebih mendalam upaya hukum penyelesaian bagi pemilik tanah yang kehilangan hak tanahnya akibat perubahan kontur sungai.. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian Pertama :Peran negara dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang kehilangan hak atas tanahnya akibat perubahan kontur sungai tidak maksimal mengingbat pengaturan tanah yang hilang akibat perubahan kontur sungai hanya diatur dalam Pasal 27 UUPA dan Pasal 3 ayat (2) Perpu Nomor 2 Tahun 2007 yang menyebutkan tanah tersebut merupakan tanah musnah, namun berdasarkan Pasal . Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah dapat mencabut atau mengurangi hak milik dengan ganti rugi yang diatur oleh peraturan daerah masing- masing. Kedua : Upaya hukum penyelesaian bagi pemilik tanah yang kehilangan hak tanahnya akibat perubahan kontur sungai ialah : a) Melakukan pemisahan bidang tanah pada sertipikat hak milik No. 237 dikarekan dalam satu sertipikat memiliki 2 bidang tanah dan juga hanya 1 bidang tanah yang teridikasi tanah musnah sebagian. b) Dilakukan penetapan tanah musnah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dengan membentuk tim peneliti yang terdiri dari instansi terkait. c) Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin mengupdate sertipikat hak milik yang terdampak baik itu tanah musnah sebagian maupun tanah musnah keseluruhan. d) Masih adanya itikad baik dari pemegang hak yang tampak dari bangunan yang masih berdiri di tanah tersebut, sudah selayaknya pemerintah memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pemegang hak.