Penelitian ini bertujuan untuk menganalis mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan melalui media dalam jaringan, dimana dalam pembuatan suatu akta, Notaris wajib membacakan akta tersebut dihadapan penghadap dan para saksi serta mengetahui keautentikan penggunaan tanda tangan elektronik pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan melalui media dalam jaringan yang mana Notulen tersebut akan dituangkan kembali kedalam suatu akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis

Menurut hasil dari penelitian tesis ini menunjukan bahwa: Pertama,Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta RUPS yang diselenggarakan secara teleconfrence hanya bertanggung jawab hanya atas pembuatan aktanya saja apabila notaris telah memenuhi 3 (tiga) hal, pertama dari segi Prosedur pelaksanaan harus dipenuhi, seperti syarat-syarat dalam pelaksanaan RUPS, Kedua dari segi Kewenangan. Dan terakhir dari segi substansi juga harus jelas, Dalam Pembuatan Akta Notaris terdapat Syarat Formil yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris untuk mendukung keabsahan akta tersebut. apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan akta tersebut mengandung cacat formil dan dapat berakibat tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Kedua, Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Notulen RUPS dalam pelaksanaan RUPS melalui media dalam jaringan atau telekonferensi memiliki kekuatan hukum yang sah dan berkekuatan hukum yang sama dengan surat atau dokumen yang ditandatangani langsung oleh pembuat dokumen, dan Notulen RUPS tersebut dapat digunakan untuk selanjutnya dituangkan kembali dalam bentuk Akta Notaris.