ABSTRAK

Vicka Rayiagie June, NIM. 1620421320019, 2020. Implementasi Kebijakan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Badan Pertanahan Nasional di Kelurahan

Beriwit Kabupaten Murung Raya, dibawah bimbingan Dosen Pembimbing I

Samahuddin M. dan Dosen Pembimbing II Budi Suryadi.

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat

dibidang pertanahan sehingga terciptanya tertib administrasi pertanahan,

mengurangi dan mencegah terjadinya konflik pertanahan Badan Pertanahan

Nasional melakukan percepatan pendaftaran tanah dengan menerbitkan Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 12

tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Diharapkan

pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat meningkatkan

kesadaran pemilik tanah dalam mengklaim haknya untuk mendaftarkan tanah

secara gratis, pasti, lancar, aman, adil, terbuka dan akuntabel. Sebagai salah satu

kelurahan yang jumlah pendaftaran tanahnya sedikit padahal letak secara

geografis berada di kota kabupaten, maka kelurahan Beriwit ditetapkan menjadi

salah satu lokasi pelaksanaan PTSL dengan target tanah yang terdaftar sebanyak

600 bidang.

Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi

kebijakan pendaftaran tanah sitematis lengkap Badan Pertanahan Nasional di

kelurahan Beriwit Kabupaten Murung Raya yang dilihat dari aspek komunikasi,

sumberdaya, disposisi dan birokrasi.

Metode Penelitian menggunakan Pendekatan pendekatan kualitatif,

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Murung

Raya dengan lokasi wilayah kelurahan Beriwit.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis

lengkap Badan Pertanahan Nasional di Kelurahan Beriwit Kabupaten Murung

Raya belum berjalan baik hal ini dapat dilihat berdasarkan analisis dengan

menggunakan indikator/unsur dari teori George Edward III bahwa dari aspek

komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi dapat disimpulkan bahwa belum

optimal karena hanya efek disposisi yang berjalan sesuai standar implementasi

kebijakan sedangkan pada penyampaian informasi komunikasi antara pelaksana

masih kurang intensif yang menyebabkan penyebaran informasi kepada

masyarakat masih belum optimal, jumlah sumberdaya manusia, pelatihan dan

sanpras belum memadai, tidak ada insentif yang diberikan pada para pelaksana

dan belum dibuatnya SOP yang mengatur pelaksanaan PTSL. Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Murung Raya diharapkan dapat membuat SOP, melakukan

sosialisasi lebih intens, menambah jumlah sumberdaya manusia dan sarana dan

prasarana baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar implementasi Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap di tahun mendatang dapat terlaksana secara optimal.

vii

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.