ABSTRAK

Retno Dwi Budi Santoso. 1610411610025. 2022. Implementasi E-Government Dalam Administrasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Barito Utara. Dibimbing oleh Erma Ariyani

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara adalah salah satu daerah yang berupaya mengembangkan E-Government dalam sistem administrasi pemerintahan, salah satunya istansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Barito Utara juga menerapkan E-Government. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, dapat dilihat e-Government yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan adanya situs web serta aplikasi untuk pelayanan bagi masyarakat, yaitu dapat diakses melalui (https://oss.go.id/). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi e-governmentpada serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi e-governmentpada DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Barito Utara. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi e-governmentpada DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Barito Utara telah terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari indikator Komunikasi bahwa implementasi dikomunikasikan mealui sosialisasi, Sumberdaya yang memahami tentang system OSS telah diberikan pelatihan agar memahami secara keseluruhan tentang pengguaan, Sikap berdasarkan hal tersebut adanya sikap yang saling mendukung tentang pelaksanaan implementasi, Struktur Birokrasi yang dimana tersusun dan tertata secara sistematis. faktor pendukung adanya sarana prasarana yang memadai dan kemampuan dari pegawai dalam penggunaan system Oss, sedangkan untuk faktor penghambat belum bisa merata keseluruh daerah untuk akses system OSS karena terkendala jaringan.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, implementasi e-government pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Barito Utara bisa lebih memaksimalkan system agar tidak mudah gangguan dan memberikan arahan atau turorial untuk pengguna agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat ketika mengurus perizinan.

kata kunci: e-government, implementasi, administrasi.