Indonesia telah menyepakati sebagai negara demokrasi. Salah satu wujud dari sistem demokrasi adalah dilaksanakanya pemilihan umum. Alat yang dipergunakan untuk menjalankan pemilu adalah partai politik. Kehadiran partai politik menjadi hal yang esensial dalam perkembangan sistem demokrasi di negara kita saat ini. Ada beberapa persoalan yang masih dihadapi oleh partai politik saat ini terkhusus persoalan keuangan partai politik.Pendanaankepadapartai politik masih menimbulkan persoalan sehingga belum bisa mewujudkan kemandirian keuangan kepada partai politik di Indonesia. Oleh karena itu perbaikan pada proses pendanaan partai politik menjadi persoalan yang sangat penting untuk didiskusikan. Guna menghasilkan partai politik yang independen, modern, dan demokratis.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis lebih dalam mengenai proses pendanaan kepada partai politik berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dan melihat apa saja persoalan yang muncul di dalam proses pendanaan kepada partai politik berdasarkan ketentuan tersebut. Kemudian memberikan rekomendasi terkait apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis penelitian ini mendasarkan pada bahan-bahan penelitian tertulis seperti peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan hukum lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

1.      Usaha untuk mewujudkan kemandirian keuangan kepada partai politik belum berhasil dilakukan akibat dari proses pendanana kepada partai politik berdasarkan ketentuan di dalam UU tentang partai politik masih memiliki persoalan.

2.      Melihat kenyataan tersebut penulis merasa perlunya kemauan yang kuat dari partai politik maupun pemerintah untuk berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di dalam proses pendanaan kepada partai politik di Indonesia. Upaya yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelola organisasi partai politik. kemudian perlunya malakukan revisi terhadap uu partai politik. Terutama merevisi aturan yang berkaitan dengan proses pendanaan kepada partai politik. Terakhir pentingnya upaya yang dilakukan negara dalam membantu mewujudkan kemandirian keuangan kepada partai politik agar dapat menghasilkan partai politik yang modern dan demokrtatis.

Kata kunci: Demokrasi, Partai Politik, Pendanaan Partai Politik