Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui langkah hukum yang dilakukan pihak yang minuta aktanya hilang akibat adanya Force majeure. Serta untuk mengetahui notaris dapat dikenakan sanksi pidana akibat menghilangkan arsip negara akibat Force majeure. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan Pustaka atau data sekunder.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, Langkah hukum yang dapat diambil oleh para pihak yang minuta aktanya telah hilang ataupun rusak akibat Force majeure, dapat mengajukan gugatan pidana ke pengadilan, dengan pasal 83 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan terkait penghilangan minuta akta sebagai arsip negara. Serta para pihak juga dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dengan membawa alat bukti berupa surat, ataupun para saksi yang Namanya tercantum di dalam minuta akta yang telah hilang ataupun rusak. Kedua, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor serta undang-undang Tentang Kearsipan tidak menyebutkan prosedur yang pasti terkait penyimpanan minuta akta yang baik dan benar serta tidak adanya sanksi tegas yang dimuat didalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris terkait sanksi menghilangkan minuta akta sebagai arsip negara. Selain itu juga, apakah notaris dapat dikenakan sanksi pidana menghilangkan minuta akta sebagai arsip negara.

Kata Kunci (keyword): Minuta Akta, Arsip Negara, Notaris, Force majeure