Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah Tindakan scam yang ditimbulkan oleh cryptocurrency dapat dilakukan penyidikan dan apakah penyidik memiliki kewenangan memeriksa apabila tersangka scam berada di luar negeri. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mendeskripsikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyidikan dalam tindak pidana siber lalu mengidentifikasi masalah, menguraikan dan dihubungkan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, berdasarkan pengaturan materil dan formil penyidikan terhadap tindak pidana siber, tindakan scam yang ditimbulkan oleh cryptocurrency dapat dilakukan penyidikan; Kedua Penyidik tidak mempunyai kewenangan memeriksa apabila tersangka scam berada di luar negeri, dikarenakan aspek yurisdiksi pelaku tindak pidana siber berkewarganegaraan yang tidak menganut dan menerapkan hukum yang sama dengan Indonesia lalu pelaku tindak pidana siber berkewarganegaraan yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia, tetapi dalam hal ini penyidik dapat meminta bantuan penyidik negara lain yang sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia guna berbagi informasi dan alat bukti sehingga memudahkan dalam melakukan penyidikan.

Kata Kunci: Scam, Penyidikan, Tindak Pidana Siber, cryptocurrency