ABSTRAK

Syafe’i, Abdullah Ahmad 2022. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Oleh Satpol PP Kota Banjarmasin. Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing (I) Zainul Akhyar, Pembimbing (II) Dian Agus Ruchliyadi

Kata Kunci: Penegakan Hukum,Perda No 4 Tahun 2005 (Perda Ramadhan)

         Pemerintah daerah kota Banjarmasin menimbang bahwa ibadah puasa merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan pelaksanaannya harus dihormati oleh setiap muslim maupun yang bukan muslim, dan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung pelaksanaan ibadah puasa di kota Banjarmasin yang penduduknya mayoritas muslim. Bahwa maksud baik pemerintah daerah kota Banjarmasin tersebut maka dibuat peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang larangan kegiatan pada bulan ramadhan, yang kemudian di revisi menjadi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2005 yang kemudian dikenal dengan perda ramadhan. Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhinya. Namun faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perda-perda yang ada. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah-langkah penegakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan perda ramadhan di kota Banjarmasin? 2) Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan perda ramadhan di kota Banjarmasin? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan langsung secara mendalam serta dokumentasi. Adapun pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 1) peran dan fungsi Satpol PP dalam penegakan perda meliputi 2 (dua) hal yaitu: (i) penegakan atau penertiban; (ii) penindakan persuasif dan represif. 2) Ada dua hambatan yang dialami oleh Pol PP dalam penegakkan perda yaitu: (i) Kekurangan PPNS Satpol PP dan (ii) Faktor masyarakat. Melalui penelitian ini disarankan 1) Pol PP kota Banjarmasin bisa lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut dengan ketertiban dan ketentraman umum yang menyebabkan terjadinya pelanggaran  dan bersikap tegas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran seperti soal perda No 4 Tahun 2005 tentang larangan kegiatan pada bulan ramadhan. 2) Perlunya pemkot menambah jumlah PPNS Satpol PP kota Banjarmasin.