Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan terkait kedudukan dan bagaimana mekanisme penaganan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Ad Hoc, apakah aturan dan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tersebut berkesesuaian dengan peraturan peraturan lainnya yang mengatur terkait penanganan pelanggaran kode etik panitia pengawas pemilu ad hoc.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah sinkronasi hukum yang bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum positif tertulis yang  serasi satu sama lainnya atau tidak, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukumyang ada pendekatan ini penelitian ini akan melihat adakah konsistensi dan atau keseuaian anatara suatu undang-undang dengan undang-undang atau regulasi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada beberapa pasal dan aturan yang tidak berkesesuaian dengan pasal dalam undang undang yang menyebutkan terkait kedudukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran kode etik Panitia Pengawas Pemilu Ad Hoc. Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik yang ada dalam aturan juga memiliki beberapa ketidak sesuaian dengan aturan lainnya, serta pemakaian aturan yang ada memiliki indikasi tidak adanya sistem check and balances dengan lembaga penyelenggara lainnya dalam penanganan pelanggaran kode etik Panitia Pengawas Pemilu Ad Hoc.

Kata Kunci (keywords): Fungsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Ad Hoc.