Abstrak

Pengendalian hama terpadu (PHT) adalah suatu cara pendekatan, cara berfikir atau falsafah pengendalian hama yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang bertanggung jawab. Perkembangan PHT yang telah lama ini tentu perlu ditinjau kembali dan secara berkala perlu untuk mengetahui apakah PHT berjalan dengan baik dalam penerapannya hingga mampu mengikuti perkembangan zaman atau justru malah banyak terjadi kendala-kendala di era pembangunan dan serba instan ini, atau PHT semakin ditinggalkan. Kabupaten Banjar merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Kalimantan Selatan, terdapat beberapa kecamatandengan produksi padi yang tinggi. Strategi pencapaian sasaran produksi untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional diupayakan melalui pengurangan kehilangan hasil dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penerapan PHT serta mengetahui peran dan pengaruh kelembagaan pemerintah dalam praktik budidaya padi sehat, di Kabupaten Banjar. Melakukan wawancara dengan petani serta stakeholder, analisis dilakukan menunjukan perkembangan belum maksimal. Terlihat dari semua kategori perkembangan PHT antara petani Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan Non-SLPHT lebih banyak menunjukan hasil analisis statisik yang tidak berbeda nyata. Begitupun dengan persentase yang dihasilkan dari kategori penerapan PHT, persentase penerapan PHT kecil dan cenderung tidak berbeda antara petani SLPHT dan Non SLPHT. Pemerintah sebagai stakeholder dalam pengaruh dan kepentinganya cukup tinggi dalam pelaksanaan PHT.