ADITYAWARMAN. 2023. KEWENANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN ATAU PEJABAT LAIN. Program Magister Hukum, Program Pacasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 101 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pegawai Tidak Tetap, Pejabat Pembina Kepegawaian, Aparatur Sipil Negara, Kewenangan

Tesis ini mengkaji dan menggambarkan dinamika keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pasca berlakunya UU ASN dan PP 49 Tahun 2018. Nomenklatur Pegawai Honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tidak dikenal lagi dalam UU ASN dan PP 49 Tahun 2018 melahirkan problematika serius, mengingat kebutuhan akan pelayanan publik yang prima harus sebanding dengan jumlah SDM aparatur yang pumpuni. Lebih lanjut dalam PP a quo memberi sanksi tegas bagi PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPK, dalam kajian ini penulis menyoroti problematika tersebut melalui 2 (dua) pendekatan rumusan masalah, pertama Apakah Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah ataupun Pejabat lain berwenang  melakukan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pasca diundangkannya PP 49 Tahun 2018 ?, kedua Bagaimana implikasi hukum terhadap pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT)  pasca diundangkannya PP 49 Tahun 2018 ?. adapun hasil dari penelitian tersebut adalah : Pertama, UU ASN hanya mengenal nomenklatur pegawai pemerintahan secara limitatif yakni PNS dan PPPK, kemudian dipertegas dalam PP 49 Tahun 2018 yang melarang PPK atau pejabat lain mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PNS, dari aspek kewenangan PPK atau pejabat lain tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan PTT dilingkup instansi pemerintahan yang dinaunginya, sebelumnya lahirnya PP 49 Tahun 2018 pengadaan PTT dapat dilakukan melalui kewenangan diskresi masing-masing PPK. Kedua, implikasi hukum yang dapat terjadi adalah, pertama, bagi PPK atau pejabat lain yang masih mengangkat PTT setelah berlakunya PP 49 Tahun 2018 sebagai bentuk pembangkangan atas aturan yang telah jelas mengatur larangan dan perintah, sehingga patut diduga perbuatan tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan (abuse of power), kedua, bagi PTT yang diangkat setelah berlakunya PP 49 Tahun 2018 tidak memiliki status hukum yang jelas, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan akan jauh dari aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

ADITYAWARMAN. 2023. AUTHORITY TO APPOINT NON-PERMANENT EMPLOYEES (PTT) BY PERSONNEL DEVELOPMENT OFFICIALS OR OTHER OFFICIALS. Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor : Prof. Dr. H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. and Counselor : Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. 101 pages.

ABSTRACT

Keywords: Non-Permanent Employees, Civil Service Officials, State Civil Apparatus, Authority

This thesis examines and describes the dynamics of the existence of Non-Permanent Employees after the enactment of the ASN Law and PP 49 of 2018. The nomenclature of Honorary Employees or Non-Permanent Employees which is no longer recognized in the ASN Law and PP 49 of 2018 creates serious problems, considering the need for excellent public services must be proportional to the number of competent human resources. Furthermore, in the a quo PP, it provides strict sanctions for PPK and other officials who appoint non-PNS and/or non-PPK employees. In this study, the authors highlight this problem through 2 (two) problem formulation approaches. or other officials authorized to appoint non-permanent employees after the promulgation of PP 49 of 2018? the results of the research are: First, the ASN Law only recognizes a limited nomenclature of government employees, namely PNS and PPPK, then it is emphasized in PP 49 of 2018 which prohibits PPK or other officials from appointing non-PNS and/or non-PNS employees, from the aspect the authority of the PPK or other officials does not have authority in procuring within the scope of the government agency under its auspices, previously PP 49 of 2018 procuring could be carried out through the discretionary authority of each PPK. Second, the legal implications that can occur are, first, for PPK or other officials who still appoint after the enactment of PP 49 of 2018 as a form of defiance of rules that clearly regulate prohibitions and orders, so it should be suspected that this act is a form of arbitrariness ( abuse of power), secondly, who are appointed after the enactment of PP 49 of 2018 do not have a clear legal status, so that in running the wheels of government they will be far from the aspects of good governance.