Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur memeriksa barang bukti temuan narkotika dalam tahap penyidikan dan untuk mengetahui konsekuensi barang bukti temuan narkotika jika pemiliknya belum ditemukan.

                Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu jenis penelitian hukum yang menitikberatkan dengan cara memperoleh serta mengumpulkan bahan-bahan hukum, pada data primer, sekunder dan tersier untuk dianalisa. Dengan menggunakan tipe penelitian yaitu Reform Oriented Research. Orientasi untuk perbaikan hukum di kemudian hari (masa yang akan datang). Dalam normatif ini terdapat problem normatif yakni kekosongan norma dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

                Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur memeriksa barang bukti temuan dalam tahap penyidikan penyidik melakukan proses pemeriksaan dan pengamanan barang bukti di olah Tempat Kejadin Perkara (TKP) yang selanjutnya mencari saksi warga yang menyaksikan atau menemukan barang bukti tersebut lalu membuat berita acara penemuan barang bukti temuan narkotika dan melakukan penyitaan selanjutnya Penyidik juga akan mengirim sampel barang bukti ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium, Selanjutnya penyidik membuat Surat Perintah Penyidikan dan melakukan penyelidikan. Koensekuensi barang bukti temuan narkotika jika pemiliknya belum ditemukan maka belum bisa dimusnahkan sampai pemiliknya ditemukan, jadi barang bukti tersebut akan terus disimpan hingga pemilik barang tersebut ditemukan karena pemusnahan barang bukti harus di depan pemilik barang tersebut.