Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Apakah di Banjarbaru melanggar Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bagaimana konsekuensi Hukum terhadap penambangan yang Berlindung terhadap Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 6 Tahun 2016 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Jenis penelitian yang Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul”. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum”. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Konflik hukum peraturan yang saling bertentangan

Hasil penelitian ini adalah : Pertama, Kota Banjarbaru sendiri ada larangan untuk penambangan pada peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011, jadi pada penelitian ini terdapat konflik norma antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Daerah Banjar Nomor 9 Tahun 2011 . pada kasus seperti ini maka digunakan lah Asas lex superior derogate legi inferiori Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

Kedua, Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan,berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.