ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan bunyi pasal Pasal 24ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanah memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, semakin maju masyarakat, semakinbanyak penduduknya akan mempengaruhi urgensi tanah dalam kehidupan manusia. Untuk melindungi hak atas tanah tersebut dibentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dengan segala regulasi yang mengatur tentang agraria dan beberapa penyelesaian kasus pertanahan yang apabila diselesaikandi pengadilan umum sangat tidak efektif, diperlukan terobosan baru yaitu pengadilanpertanahan. Oleh karena itu, Penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis urgensi pembentukan pengadilan khusus pertanahan dan proses dari pembentukan pengadilankhusus pertanahan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach). Kasus pertanahan tidak hanya terjadi pada pihak masyarakat umum saja, melainkanjugapada masyarakat adat sering terjadi kasus pertanahan. Kasus pertanahan juga seringmemiliki banyak unsur seperti unsur pidana, administrasi, perdata. Dan lain-lain. Pembentukan Pengadilan khusus Pertanahan sangat di perlukan karena pengadilanumum sudah tidak efektif untuk menyelesaikan perkara tanah. Proses pembentukanPengadilan khusus Pertanahan diawali dengan usulan oleh DPR yang kemudiandijadikan pertimbangan oleh Presiden. Pengadilan khusus Pertanahan harus memiliki Undang-Undangnya sendiri yang khusus mengatur tentang Pengadilan Pertanahan yangmenjadi payung hukum dalam menyelesaikan perkara tanah.

Kata Kunci (keyword): kekuasaan kehakiman, pengadilan khusus, kasus pertanahan