ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas persamaan didepanhukumpada pejabat Negara dalam perspektif hukum acara pidana dan untukmengetahui hak istimewa pejabat Negara didalam hukum acara pidana. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normative.Penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe penelitian ini adalah kekaburan hukum,penelitianinidilakukandengancaramenginventarisiketentuan–ketentuanhukum positif yang berlaku untuk bidang hukum acara pidana Indonesia denganmelihatdarisisipengimplememntasiandariasaspersamaandidepanhukumtersebut. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang –undangan (StatuteApproach) dan PendekatanKonseptual(ConceptualApproach

). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer, bahanhukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melaluistudipustaka.

Menurut hasil penelitian menunjukan bahwa : Pertama, bahwa penerapan dariasas persamaan didepan hukum masih belum maksimal karena tidak tegasnyaaparatpenegakhukumdalammenjalankantugasnyaterkhususnyadengantersangkahinggaterpidanayangberasaldarilatarbelakangpejabatnegarasehingga penerapan dari asas tersebut hingga saat ini masih belum terjalankansebagaimana yang menjadi semangat yang telah digariskan oleh KUHAP. Kedua,hak istimewa pejabat Negara dalam hukum acara pidana terdapat pada pemberianpersetujuan tertulis dari Presiden kepada pejabat negara yang sedang menjalaniproses hukum. Terdapatnya persetujuan tertulis dari presiden terhadap pejabatNegara yang sedang menjalani proses hukum tersebut mengakibatkan terjadinyakekaburanhukumdenganasasyangadadiIndonesiayaituasaspersamaandidepan hukumyang dianut oleh Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tersebut menjadidasarperlindunganbagiwargaNegaraagardiperlakukansamadihadapanhukum.

KataKunci(keyword):PersamaanDidepanHukum,PejabatNegara,HakIstimewa