Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk upaya pemerintah dalam penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan dan untuk mengetahui kewenangan dari aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan, pendekatan penelitian dalam penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan. Menurut hasil penelitian penulis: Pertama, Pemerintah Republik Indonesia meminta bantuan dengan membuat perjanjian Internasional melalui Kerjasama dengan beberapa negara asing untuk meminta bantuan dan sebaliknya. Untuk mendapatkan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke psidangan melalui MLA (Mutual Legal Assistance)/Bantuan Hukum Timbal Balik yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2006 merupakan suatu sarana atau wadah dalam permintaan bantuan kepada Negara lain untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap suatu perkara yang melibatkan dua negara atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Kedua, kewenangan dari aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan dilakukan oleh sebuah pejabat pemegang otoritas pusat (Central Authority) sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya yang memiliki kewenangan, diantaranya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam proses peradilan pidana terhadap penarikan suatu perkara yang berada di negara asing, yang meliputi Republik Kepolisian Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK).

Kata Kunci: Alat Bukti, Tindak Pidana Korupsi