Kata kunci : Konsep, kegiatan penunjang, perusahaan pemborongan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain tidak mengatur secara jelas
mengenai jenis pekerjaan mana yang bisaa dan yang tidak bisa diserahkan ke pihak perusahaan
pemborongan sehingga dalam prakteknya banyak terjadi penyimpangan.
Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk untuk mengetahui dan menganalisis apa yang
menjadi bentuk jenis pekerjaan penunjang pada perusahaan pemborongan menurut Pasal 65 ayat
2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dan juga Untuk
mengetahui dan menganalisis Apa akibat hukum jika jenis pekerjaan Pokok dikelola Perusahaan
Pemborongan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua
cara pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan dan konseptual
Menurut hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa : Pertama, Jenis Pekerjaan Kegiatan
Penunjang Pada Perusahaan Pemborongan merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara
keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar
pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan.pekerjaan yang
ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan;
Kedua, bentuk konsep hukum jenis pekerjaan kegiatan penunjang pada perusahaan
pemborongan ada 2 kategori yang dibahas yaitu pekerjaan yang tidak masuk ke perusahaan
pemborongan meliputi foreman kapal, foreman lapangan, operator crane, operator head truck,
petugas tally Marketing, Analis Kredit, Account Officer, Customer Service, Collector, Teller,
Back Office, Air traffic controller (ATC), Aircraft Maintenance Engineer, Marshaller dan
AVSEC kemudian pekerjaan yang masuk keperusahaan pemborongan meliputi security,
cleaning service, pengemudi kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional dan
pramusaji/ pramubakti.