ABSTRAK

Muhammad Yani. 2023. Persepsi Warga Negara Pedesaan terhadap Pembuatan Kebijakan Publik di Kabupaten Barito Kuala (Studi Kasus Warga Negara Pedesaan Desa Tabatan Baru). Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Sarbaini.

Kata Kunci: Persepsi, Warga Negara Pedesaan, Kebijakan Publik

Desa Tabatan Baru secara geografis merupakan desa yang terletak paling utara Kabupaten Barito Kuala, topografi dan vegetasi Desa Tabatan Baru terletak di pesisir Sungai Barito dan Daerah Rawa. Permasalahan yang muncul dimana warga negara pedesaan sangat sedikit mengetahui bagaimana kebijakan publik dibuat dan seakan tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Pentingnya mengetahui bagaimana kebijakan publik yang dibuat karena akan mempengaruhi keadaan sosial masyarakat, peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, pengembangan SDA dan hak kewajiban warga negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi warga negara pedesaan terhadap pembuatan kebijakan publik berkaitan dengan prosedur, bentuk – bentuk dan perbedaan pendapat tentang kebijakan publik warga negara pedesaan di Desa Tabatan Baru. Penelitian ini menggunakanmetode deskriptif, pendekatan kualitatif, penentuan informan menggunakan teknik purporsive sampling. Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan tahap pemilihan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapatkan pada warga negara pedesaan di Desa Tabatan Baru: (1) Warga negara pedesaan mempunyai kesadaran pentingnya warga negara terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, melakukan uji publik sebelum kebijakan disahkan. (2) Kebijakan publik yang dibuat akan lebih baik jika secara rutin bertanya dengan warga negara, dalam pembuatan kebijakan publik harus mempermudah warga negara terlibat sebagai bentuk demokrasi. (3) Kebijakan publik yang baik adalah berdasarkan aspirasi warga negara yaitu secara botton-up kebijakan publik penting melibatkan pakar independen karena mempunyai netralitas dibandingkan wakil rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan dalam pembuatan kebijakan publik akan lebih baik dengan cara melibatkan warga negara seperti melakukan uji publik terlebih dahulu, mempermudah warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan pembuatan kebijakan publik berdasarkan botton-up lebih mudah diterima warga negara.