NORJANAH, EVA. 2023 PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. 126 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Elektronik; Kepastian Hukum; Persidangan; dan Perspektif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi sistem persidangan secara elektronik menurut PERMA No.4 Tahun 2020 dan UU No.8 Tahun 1981 dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia dan untuk menganalisis persidangan secara elektronik sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiilJenis Penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, Sifat Penelitian, yaitu Preskriftip, Tipe Penelitian, yaitu pembaharuan hukum atau reformasi hukum, Pendekatan Penelitian statue aprroach, conceptual approach and case approach.

Dari hasil penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa:  Pertama, ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi persidangan elektronik memiliki beberapa kendala normatif maupun teknis. Secara normatif persidangan pidana elektronik sebagaimana yang diatur didalam PERMA mengalami pergeseran konsep dan prinsip pokok persidangan pidana pada umumnya yang telah diatur dalam KUHAP. Hasil penelitian yang Kedua, ditemukan bahwa masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan Hakim dalam menilai kebenaran materiil pada persidangan yang dilakukan secara elektronik. Proses pembuktian secara elektronik berpotensi mengganggu prinsip fair trial yaitu peradilan yang jujur dan adil.Sebab, banyaknya kendala-kendala seperti infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang memadai sehingga potensial mengurangi keabsahan proses pembuktian. Persidangan yang dilakukan secara elektronik yang hanya berlandaskan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat memenuhi tujuan dari hukum acara pidana dalam menemukan kebenaran materiil, karena proses pembuktian dalam persidangan perkara pidana secara elektronik tidak cukup hanya dengan Peraturan Mahkamah Agung saja, tentunya diharapkan peraturan hukum acara yang ada harus diperbarui, agar memiliki landasan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik.

NORJANAH, EVA. 2023 ELECTRONIC TRIALS IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY IN INDONESIA. Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. and Counselor: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. 126 Pages.

Abstract

Keywords: Electronics; a certainty of law; The court; and Point of View

The purpose of this research is to compare and contrast the electronic trial system's synchronization with PERMA No. 4 of 2020 and Law No. 8 of 1981 from the point of view of legal certainty in Indonesia and to compare and contrast electronic trials with the goals of criminal procedural law to seek material truth. The nature of research, which is prescriptive; the type of research, which is legal renewal or legal reform; the research approach, which is a statue approach; the conceptual approach; and the case approach.

The consequences of the primary investigation discovered that the issues looked by electronic preliminaries had a few standardizing and specialized requirements. Normatively, the electronic criminal preliminary as specified in the PERMA has encountered a change in the idea and fundamental standards of criminal preliminary overall as specified in the Criminal Technique Code. The aftereffects of the subsequent investigation discovered that there was as yet extensive uncertainty about the Adjudicator's confidence in evaluating material truth in preliminaries that were led electronically. The principle of a fair trialan honest and fair trialmay be disrupted by the electronic verification procedure. This is on the grounds that there are numerous obstructions, for example, inadequate framework to help online equity, which possibly diminishes the legitimacy of the evidentiary cycle. The sole basis for electronic trials is PERMA No. Because the process of proving in electronic criminal trials is not sufficient solely with the Supreme Court Regulations, it is expected that procedural law regulations that are there must be renewed in order to have a strong legal basis for the implementation of electronic criminal trial proceedings. This means that the purpose of the criminal procedural law in finding material truth cannot be fulfilled by using electronic criminal trials.