Permasalahan pembangunan di Indonesia dibagi menjadi dua bagian besar yaitu masalah obyek pembangunan dan masalah subyek yang akan melakukan pembangunan. Permasalahan yang berasal dari subyek pembangunan yaitu dalam hal pengadaan lahan. Dengan demikian upaya pengadaan tanah untuk keperluan tersebut penanganannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak yang sah atas tanah. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan telah merencanakan kawasan pengembangan pusat pemerintahan di Kota Banjarbaru. Salah satunya yaitu perancangan kawasan olahraga yang lebih representatif. Pada Tahun 2022 dan 2023, pembebasan lahan Kawasan Olahraga Terintegrasi Tahap I dan II telah dilaksanakan bersama dengan tim pelaksana Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Berkaitan dengan pencapaian tersebut maka penelitian ini penting karena proses pembebasan tanah berkaitan dengan produktivitas proyek yang menyebabkan konstruksi Kawasan Olahraga Terintegrasi terhambat. Penelitian ini berfokus pada variabel faktor tahapan dan teknis pelaksanaan pengadaan tanah (Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah) dan faktor dalam (Verifikasi dan perbaikan terhadap peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah apabila terdapat keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi) yaitu terhadap hasil pengukuran lahan. Analisis hasil kesalahan pengukuran dengan mencari besaran pergeseran linear untuk menentukan standar deviasi perbandingan hasil pengukuran dua alat yang berbeda. Hasil kuesioner akan diuji validitas dan reliabilitas untuk menentukan tingkat kepentingan hasil pengukuran dari responden dilanjutkan dengan Analisis Relative Important Index (RII) untuk mengetahui Dampak dominan apa yang mempengaruhi proyek Konstruksi, kedua metode ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan upaya mitigasi faktor ketidakakuratan pengukuran lahan terhadap proses pembangunan fisik. Dampak kesalahan pengukuran lahan KOT terhadap keterlambatan rencana pembangunan fisik didapatkan faktor dominan berdasarkan rank nilai RII yaitu nilai ganti kerugian (X1.2), biaya proyek pembangunan (X2.4), perubahan desain (X2.3), tanam tumbuh dan bangunan terdampak (X1.3), perizinan pembangunan (X2.5), pensertifikatan (pemecahan) tanah (X1.4), proses pembangunan (X2.1), kelancaran pembebasan lahan (X1.1) sedangkan keterlambatan  (X2.2) dibawah 75% dari nilai RII sehingga tidak  termasuk faktor prioritas yang akan dimitigasi.

Kata Kunci: Pembebasan Lahan, Pengukuran Lahan, Mitigasi