Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang melingkupi perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Dinas PUPR Kota Banjarmasin).

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi, dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Umum Dinas PUPR Kota Banjarmasin sebagai informan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif, di mana membahas suatu permasalahan dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa, menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi, dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada instansi sehingga dapat diambil kesimpulan.

Hasil evaluasi dan analisis menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adanya ketidaktepatan dalam pengenaan jenis pajak dan penentuan jumlah bruto sebagai DPP mengakibatkan jumlah pajak yang disetorkan belum tepat dan ada jenis PPh yang dinilai masih terutang/belum dibayarkan oleh pihak rekanan yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22. Dinas PUPR Kota Banjarmasin juga belum membuat Bukti Pemotongan Pajak dan belum melakukan pelaporan pajak sejak tahun 2019 hingga sekarang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam bidang perpajakan dan sebagai bahan referensi bagi Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam penerapan PPh Pasal 23 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.