Penelitian ini idilatarbelakangi karena meningkatnya prevalensi dan perkembangan pornografi di media massa saat ini. Dibandingkan dengan masa lalu, pornografi saat ini lebih mudah diakses. Fenomena yang berbuah permasalahan dari sosial yang masyarakat akan hadapiIndonesia dalam era globalisasi. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi bahaya yang semakin meningkat akibat akses pornografi.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi aktor selaku tersangka dalam penyebaran video porno, serta untuk memahami masalah-masalah yang terkait dengan pembuktian tindak pidana penyebaran video porno. Dari hal ini maka penulis imenggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian ini melibatkan analisis data sekunder hukum, termasuk peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) dan literatur hukum (bahan hukum sekunder), serta mempelajari hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pihak yang terlibat (tersangka) dalam analisis tersebut mengklaim bahwa mereka merekam video tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak bermaksud menyebarkannya ke publik. Namun, karena kelalaian mereka, video tersebar tersebut di media sosial dan dikonsumsi oleh publik. Kelalaian tersebut menjadi alasan penetapan mereka selaku tersangka. Kedua, salah satu masalah dalam pembuktian tindak pidana penyebaran video porno yaitu perbedaan pendapat antara individu-individu terkait dengan pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, dengan adanya bukti seperti tautan/website yang disebarluaskan, tangkapan layar (screenshot), dan video yang terkait dengan kejahatan asusila, penegak hukum dapat segera menangani kasus tersebut.