NOOR, MOHAMMAD HAMIDUN. 2023. “Surat Dakwaan Memuat Pasal Peraturan Daerah Dalam Perkara Karhutla Dikaitkan Dengan Asas Lex Specialis”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 114 Halaman. ABSTRAK Kata Kunci : Surat Dakwaan, Perkara Karhutla, Asas Lex Specialis. Tujuan penelitian tesis yang berjudul Surat Dakwaan Memuat Pasal Peraturan Daerah Dalam Perkara Karhutla Dikaitkan Dengan Asas Lex Specialis adalah untuk menganalisis tentang surat dakwaan dapat memuat pasal peraturan daerah dalam perkara karhutla dan untuk menganalisis tentang penggunaan pasal peraturan daerah perkara karhutla bertentangan dengan asas lex specialis. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan metode mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Surat dakwaan dapat memuat pasal peraturan daerah dalam perkara karhutla. Surat dakwaan memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat formil dan syarat materil dalam pembuatan dan penyusunannya yang merupakan hasil penyidikan yang kemudian menjadi dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan tersebut, selama syarat sah pembuatan surat dakwaan terpenuhi maka tidak ada masalah. Kedua, Penggunaan pasal peraturan daerah perkara karhutla bertentangan dengan asas lex specialis, pada dasarnya muatan yang ada pada perda karhutla telah diatur oleh Undang-Undang Kehutanan. Maka secara normatif terjadi pertentangan norma (inconsistency of norm) antara sanksi delik pembakaran hutan pada Undang-Undang Kehutanan bagi delik secara dolus dan culpa yang diancam dengan pidana penjara. Sedangkan sering ditemukan kebijakan sanksi pidana pada Perda dibeberapa wilayah di Indonesia mengatur sanksi pidana sebagai pidana kurungan. Dengan adanya pertentangan norma ini dengan melihat asas lex specialis derogat legi generali, maka kebijakan tentang karhutla maupun sanksi pidana didalamnya pada suatu pasal yang terdapat disebuah Perda tidak bisa digunakan karena bertentangan dengan asas yang mengaturnya.